Dubai Gandeng Crypto.com, Layanan Publik Bisa Dibayar Pakai Kripto Mulai 2026

Dubai kembali menancapkan dirinya sebagai pelopor inovasi keuangan global. Dalam gebrakan terbarunya, emirat ini menandatangani kemitraan strategis dengan bursa kripto Crypto.com untuk memungkinkan pembayaran layanan pemerintah menggunakan aset digital.

Langkah ini tidak hanya simbolis ini adalah langkah nyata menuju target ambisius: 90% transaksi finansial di seluruh sektor publik dan swasta akan berbasis non-tunai pada 2026.

Kesepakatan ini diumumkan di sela-sela Dubai Fintech Summit pada 12 Mei lalu, dan langsung menjadi sorotan dunia fintech. Dalam keterangannya, Departemen Keuangan Dubai (DOF) menjelaskan bahwa pembayaran layanan akan dilakukan melalui dompet digital Crypto.com dan dikonversi otomatis ke dirham sebelum masuk ke kas negara.

Stablecoin sebagai Jembatan Inovasi

Meskipun DOF tidak menyebutkan secara spesifik jenis kripto yang akan diterima, mereka mengindikasikan penggunaan "stable cryptocurrencies", yang merujuk pada stablecoin mata uang kripto yang nilainya dipatok terhadap aset stabil seperti dolar AS atau, dalam konteks ini, dirham UEA.

Langkah ini juga senada dengan rencana Abu Dhabi yang baru-baru ini mengumumkan peluncuran stablecoin yang dipatok terhadap dirham, melalui kerja sama antara beberapa lembaga keuangan besar, termasuk dana kekayaan negara.

Ekosistem digital UEA tampaknya sedang dipersiapkan untuk menjadi ruang bermain besar bagi inovasi keuangan terdesentralisasi yang terkendali.

Dubai Tak Lagi Bermain Kecil

Dubai memang tidak baru dalam urusan ambisi digital. Pada Oktober 2024, pemerintahnya mengumumkan Strategi Cashless Nasional, yang bertujuan untuk mentransformasikan seluruh ekosistem ekonomi menjadi sepenuhnya digital. Faktanya, menurut data DOF, 97% pembayaran pemerintah sudah digital per akhir 2023.

Langkah-langkah terbaru ini diyakini akan menambah 8 miliar dirham (sekitar $2,1 miliar) ke ekonomi lokal, terutama melalui dorongan terhadap sektor fintech dan layanan keuangan digital.

Amna Mohammed Lootah, Direktur Regulasi Sistem Pembayaran Digital di DOF, menyatakan optimisme tinggi:

“Kami yakin langkah ini akan mempercepat kemajuan Strategi Dubai Tanpa Uang Tunai.”

Sementara itu, Ahmad Ali Meftah, Direktur Eksekutif sektor akun pusat DOF, menambahkan bahwa pemerintah sedang menyusun kerangka regulasi yang menjaga keseimbangan antara inovasi dan keamanan.

Blockchain, Properti, dan Tokenisasi Aset

Tak hanya soal pembayaran, Dubai juga sedang merintis inisiatif tokenisasi properti, yang diuji coba sejak Maret 2025. Artinya, aset real estat dapat diubah menjadi token digital berbasis blockchain, membuka peluang kepemilikan fraksional dan akses investasi yang lebih luas.

Ini menjadikan Dubai salah satu dari segelintir yurisdiksi di dunia yang benar-benar mengintegrasikan blockchain ke dalam sektor publik, bersama proyek-proyek besar seperti Token2049 yang baru saja diadakan di kota tersebut.

Apakah Dunia Akan Mengikuti?

Langkah Dubai ini bisa jadi akan memicu tren serupa di kota atau negara lain. Sebagai contoh, seorang legislator di New York telah memperkenalkan rancangan undang-undang yang memungkinkan agen pemerintah negara bagian menerima pembayaran dalam bentuk kripto.

Namun, Dubai tetap selangkah lebih maju bukan hanya mengizinkan, tapi membentuk sistem terpadu di mana kripto menjadi bagian dari sistem pembayaran resmi.

Dubai Sedang Membangun Cetak Biru Ekonomi Digital Dunia

Dengan infrastruktur kuat, regulasi progresif, dan visi jangka panjang, Dubai secara perlahan namun pasti membangun arsitektur ekonomi digital masa depan.

Bermitra dengan entitas global seperti Crypto.com menunjukkan bahwa Dubai tidak hanya siap menerima era kripto, tetapi juga memimpinnya.

Bagi negara-negara lain yang masih ragu, mungkin ini saatnya untuk bertanya: jika Dubai bisa, mengapa kita tidak?