Kongres AS Tantang Aturan IRS yang Wajibkan DeFi Laporkan Data Pengguna
Kongres AS akan menguji aturan pajak IRS yang mewajibkan DeFi dan pengembang blockchain melaporkan transaksi pengguna. Apakah regulasi ini akan dicabut atau tetap berlaku?

Kiki • Mar 5, 2025

Para pembuat kebijakan di Amerika Serikat tengah bersiap untuk menggugat aturan baru dari Internal Revenue Service (IRS) yang mewajibkan platform Decentralized Finance (DeFi) dan pengembang blockchain untuk melaporkan data pengguna mereka.
Langkah ini dipimpin oleh Senator Ted Cruz, yang mengajukan Congressional Review Act (CRA) guna mencabut aturan kontroversial IRS. Jika CRA ini disetujui dengan mayoritas sederhana di kedua majelis Kongres, definisi “broker” dalam regulasi pajak kripto akan direvisi, sehingga tidak lagi mencakup pengembang DeFi.
Aturan IRS yang dipermasalahkan ini menjadi batu ujian besar bagi regulasi aset digital di AS, dan hasilnya bisa menentukan arah kebijakan kripto di negeri Paman Sam untuk tahun-tahun mendatang.
IRS Wajibkan DeFi Melaporkan Data Pengguna: Apa yang Terjadi?
Pada 2023, IRS memperkenalkan aturan baru yang memperluas definisi broker dalam industri kripto. Regulasi ini mengharuskan platform DeFi dan entitas terkait untuk:
Melacak aktivitas pengguna** dan melaporkannya ke IRS.
Menerapkan sistem Know Your Customer (KYC)**, yang bertentangan dengan prinsip anonimitas dalam ekosistem DeFi.
Mengawasi semua transaksi aset digital**, termasuk stablecoin dan NFT.
Langkah ini menuai protes keras dari komunitas kripto, karena banyak yang melihatnya sebagai serangan terhadap privasi dan kebebasan transaksi dalam blockchain.
Dukungan dari Gedung Putih dan Para Pemain Besar Kripto
Menariknya, Gedung Putih turut mendukung upaya untuk membatalkan aturan IRS ini. David Sacks, yang dikenal sebagai Crypto Tzar di pemerintahan Biden, mengecam kebijakan ini sebagai “serangan menit terakhir terhadap komunitas kripto.”
Selain itu, kritik juga datang dari Coin Center, sebuah lembaga think tank kripto terkemuka. Direktur eksekutifnya, Peter Van Valkenburgh, menilai aturan ini:
Membahayakan hak privasi pengguna.**
Menghambat inovasi teknologi blockchain.**
Mengabaikan kekhawatiran bipartisan di Kongres terkait kebebasan finansial.**
Menurut Valkenburgh, pemungutan suara untuk menolak aturan ini akan menjadi indikator awal apakah Kongres yang baru benar-benar lebih ramah terhadap aset digital, seperti yang selama ini dijanjikan.
Tantangan Politik IRS vs. Kebijakan Pro-Kripto Trump
Selain aspek teknis, langkah Kongres ini juga memiliki dimensi politik yang kuat. Jika aturan IRS ini dibatalkan, kebijakan pro-kripto dari Donald Trump bisa mendapatkan momentum lebih besar.
Trump dan sekutu politiknya telah berulang kali menunjukkan dukungan kuat terhadap industri kripto. Jika aturan IRS dibatalkan, ini bisa menjadi awal dari pergeseran besar dalam kebijakan aset digital di AS, terutama jika pemerintahan berikutnya condong ke arah yang lebih ramah terhadap inovasi blockchain.
Namun, masih ada tantangan besar, terutama dari regulator tradisional yang ingin tetap mengawasi sektor ini untuk mencegah pencucian uang dan penghindaran pajak.
Apa Dampaknya Jika Aturan IRS Dibatalkan?
Jika Congressional Review Act (CRA) yang diajukan oleh Senator Ted Cruz berhasil, ini bisa menjadi kemenangan besar bagi industri DeFi dan komunitas kripto.
Potensi dampaknya meliputi:
DeFi bisa berkembang lebih bebas tanpa tekanan regulasi berlebihan.
Pengembang blockchain tidak perlu khawatir diklasifikasikan sebagai broker.
Regulasi kripto di AS bisa bergerak ke arah yang lebih pro-inovasi.
Sebaliknya, jika aturan IRS tetap berlaku, ini bisa membuka pintu bagi regulasi lebih ketat di sektor DeFi, yang bertentangan dengan prinsip desentralisasi dan anonimitas yang menjadi fondasi ekosistem ini.
Titik Balik Regulasi DeFi di AS?
Pemungutan suara ini bisa menjadi ujian pertama bagi Kongres AS dalam menentukan sikapnya terhadap kripto dan DeFi. Jika aturan IRS dibatalkan, maka bisa dipastikan pemerintah AS akan mengambil pendekatan lebih ramah terhadap aset digital.
Namun, jika aturan tetap diberlakukan, maka ini bisa menjadi awal dari kontrol yang lebih ketat terhadap industri kripto, yang berpotensi menghambat pertumbuhan inovasi di sektor ini.
Apakah regulasi ini perlu dibatalkan atau justru diperlukan untuk melindungi pengguna?