Robinhood Desak Aturan Nasional Tokenisasi Aset Nyata, Tawarkan Solusi On-Chain

Robinhood bukan hanya sekadar platform jual beli saham dan kripto yang akrab di tangan generasi milenial. Kini, perusahaan ini menantang status quo infrastruktur keuangan Amerika Serikat dengan menyerahkan proposal setebal 42 halaman ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), mendesak lahirnya kerangka hukum nasional untuk regulasi tokenisasi aset dunia nyata (Real-World Assets/RWA).

Dalam proposal tersebut, Robinhood menekankan satu hal krusial: aset dalam bentuk token harus diakui legal setara dengan bentuk tradisionalnya. Jika token tersebut merepresentasikan obligasi pemerintah AS, maka ia harus diperlakukan sebagai obligasi itu sendiri bukan derivatif, bukan instrumen sintetis.

Ini bukan hanya soal definisi hukum. Ini adalah permintaan untuk merombak fondasi keuangan AS menuju infrastruktur yang lebih cepat, transparan, dan berbasis blockchain. Jika berhasil, langkah ini bisa mengubah lanskap Wall Street seperti yang kita kenal selama ini.

Real World Asset Exchange (RRE) Proyek Ambisius Robinhood

Dalam jantung proposalnya, Robinhood memperkenalkan konsep Real World Asset Exchange (RRE) sebuah platform perdagangan inovatif yang memadukan kecanggihan off-chain trade matching dengan on-chain settlement.

Teknologi ini akan dibangun di atas arsitektur ganda, yakni blockchain Solana dan Base, yang menjanjikan kecepatan tinggi dan efisiensi maksimal.

Menurut laporan dari Franklin Elevator, platform ini ditargetkan memiliki kemampuan matching di bawah 10 mikrodetik dan throughput hingga 30.000 transaksi per detik kemampuan yang bisa memangkas waktu penyelesaian transaksi dari standar T+2 menjadi T+0, dan menurunkan biaya trading tahunan hingga 30%.

Perang Melawan Regulasi Patchwork

Robinhood juga menyerukan penghapusan sistem regulasi sekuritas berbasis negara bagian (patchwork regulation) yang selama ini dinilai menghambat inovasi. Sebagai gantinya, mereka meminta standar federal terpadu yang memungkinkan broker-dealer dan institusi untuk menangani aset token dalam kerangka hukum yang jelas dan satu pintu.

Tak lupa, Robinhood juga memastikan sistem kepatuhan mereka siap secara global, melalui integrasi alat verifikasi identitas dan pemantauan anti-pencucian uang (KYC/AML) dari mitra seperti Jumio dan Chainalysis.

Tokenisasi Tren yang Tak Bisa Diabaikan

Langkah Robinhood muncul di tengah gelombang baru tokenisasi di kalangan raksasa keuangan global. Beberapa peristiwa penting dalam beberapa minggu terakhir memperkuat sinyal bahwa tokenisasi bukan sekadar konsep futuristik:

CEO Hashgraph, Eric Piscini, menyimpulkan momentum ini dengan tajam: “Semuanya mulai sejalan. Regulasi makin jelas, teknologinya siap skala, dan pemain besar sudah masuk gelanggang.”

Apakah Robinhood Bisa Menjadi Jembatan Regulasi Menuju Web3?

CEO Robinhood, Vlad Tenev, menyatakan komitmen perusahaannya untuk memimpin tren ini dengan pendekatan yang patuh hukum. Baginya, tokenisasi bukan hanya tren sesaat, tapi paradigma baru dalam alokasi aset institusional.

Tapi di balik semangat ini, ada tantangan besar: akankah SEC, yang selama ini berhati-hati terhadap aset kripto dan token, bersedia menerima definisi baru soal legalitas token? Ataukah ini akan menjadi satu lagi benturan antara inovasi teknologi dan birokrasi yang lamban berubah?

Antara Regulasi, Kecepatan, dan Reputasi

Proposal Robinhood untuk menciptakan aturan nasional atas tokenisasi aset adalah langkah berani dan strategis. Di satu sisi, mereka ingin menavigasi ranah regulasi yang rumit; di sisi lain, mereka siap menanam bendera pertama di medan yang masih kosong.

Jika SEC menyetujui kerangka ini, Robinhood berpotensi menjadi institusi finansial generasi baru: bukan hanya platform trading, tapi arsitek sistem keuangan digital yang patuh hukum dan masif secara global.

Namun jika ditolak, sejarah akan mencatat ini sebagai satu lagi momen di mana inovasi mencoba mengetuk pintu sistem tapi gagal dibuka.