Draf Regulasi Kripto Baru AS Dorong Desentralisasi dan Aturan Jelas, Hadapi Tantangan Politik

Sebuah draf baru bertajuk Digital Asset Market Structure Discussion Draft yang diperkenalkan oleh Partai Republik di DPR AS pada 5 Mei dinilai bisa mengurangi dominasi perusahaan kripto besar dan mendorong partisipasi yang lebih luas di pasar, menurut Justin Slaughter, Wakil Presiden Urusan Regulasi di Paradigm.

Draf ini dipimpin oleh Ketua Komite Pertanian dan Jasa Keuangan DPR, Glenn Thompson dan French Hill, sebagai revisi bertahap namun bermakna dari rancangan undang-undang sebelumnya, yaitu Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21).

Salah satu perubahan penting dari versi FIT21 adalah definisi tentang “pihak terafiliasi.” Jika sebelumnya batas kepemilikan adalah 5%, kini diturunkan menjadi 1% dari total aset digital yang diterbitkan oleh sebuah proyek.

Dokumen satu halaman tentang rancangan diskusi struktur pasar aset digital yang diajukan oleh Partai Republik DPR pada tanggal 5 Mei.

Menurut Slaughter, langkah ini bisa membatasi pengaruh perusahaan-perusahaan besar di industri kripto dan membuka peluang partisipasi lebih luas dari berbagai pelaku.

“Ini menjadi pertanda isi keseluruhan rancangan undang-undang. Selama ini kripto sering dikritik karena terlalu didominasi oleh segelintir perusahaan besar. RUU ini secara jelas menunjukkan bahwa regulasi yang diusulkan ingin menantang kondisi itu dan mendorong demokratisasi lebih lanjut di sektor ini,” tulis Slaughter di platform X pada 5 Mei.

Draf ini juga memperkenalkan definisi baru soal “sistem blockchain yang matang,” yakni sistem yang tidak berada dalam kendali bersama dari satu pihak atau kelompok mana pun, bersama dengan aset digital terkait.

Selama jaringan kripto belum cukup terdesentralisasi, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) akan menjadi otoritas utama dalam mengatur aktivitasnya, kata Slaughter.

Perbedaan Regulasi untuk Protokol DeFi dan Aset Digital

Selain itu, protokol DeFi (decentralized finance) juga didefinisikan secara lebih spesifik sebagai platform yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi finansial secara mandiri. Protokol yang memenuhi syarat ini tidak wajib mendaftar sebagai pialang atau dealer aset digital.

Untuk membedakan aset digital dari saham dan instrumen keuangan tradisional lainnya, draf ini juga menyebut aset digital sebagai “aset kontrak investasi,” menjauhkannya dari penilaian berdasarkan Howey test.

Menurut analisis Slaughter, hukum sekuritas hanya berlaku jika penjualan sekunder token juga melibatkan kepemilikan atau keuntungan dari bisnis yang mendasarinya.

Perusahaan kripto juga akan mendapat jalur untuk menggalang dana di bawah pengawasan SEC, sekaligus proses yang jelas untuk mendaftarkan aset digital mereka ke Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), menurut pernyataan anggota komite DPR pada 5 Mei.

CFTC dan SEC juga akan menetapkan aturan bersama terkait penghapusan (delisting) aset digital yang tak lagi mematuhi ketentuan.

Reaksi Politik dan Tantangan terhadap Pembahasan RUU

Berbicara soal kebutuhan kerangka regulasi kripto yang komprehensif, anggota komite DPR menyebut kripto sebagai “kesempatan nyata” untuk mendorong inovasi di AS, terutama dalam modernisasi infrastruktur keuangan dan memperkuat dominasi dolar AS.

Partai Republik mengkritik pendekatan pemerintahan Biden sebelumnya serta Ketua SEC, Gary Gensler, yang dianggap lebih mengandalkan penegakan hukum daripada menciptakan aturan yang jelas.

Akibatnya, banyak perusahaan kripto terjebak dalam “ketidakpastian hukum” dan memilih pindah ke luar negeri, di mana regulasi lebih pasti.

“Amerika harus menjadi pusat kekuatan untuk investasi dan inovasi aset digital. Untuk mewujudkannya, kita butuh kerangka regulasi yang masuk akal,” kata Dusty Johnson, Ketua Subkomite Pasar Komoditas, Aset Digital, dan Pembangunan Pedesaan.

Slaughter menambahkan, “Ini adalah RUU yang akhirnya akan memberikan kerangka regulasi yang jelas untuk kripto, yang selama ini ditunggu-tunggu banyak pihak.”

Namun, pembahasan RUU ini menghadapi hambatan politik. Anggota senior Demokrat, Maxine Waters, dilaporkan berencana menghentikan acara dengar pendapat bertema American Innovation and the Future of Digital Assets pada 6 Mei, menurut seorang staf Demokrat.

Padahal, acara tersebut dimaksudkan untuk membahas draf baru yang diajukan Thompson dan Hill. Namun, menurut aturan DPR, semua anggota Komite Jasa Keuangan harus menyetujui penyelenggaraan dengar pendapat semacam ini.