RUU Baru Ohio: Legalkan Pembayaran Pajak dengan Bitcoin dan Kripto

Senator Negara Bagian Ohio, Niraj Antani, baru saja mengajukan rancangan undang-undang yang bisa menjadi terobosan besar dalam adopsi kripto di Amerika Serikat. RUU yang diperkenalkan pada 30 September 2024 bertujuan untuk melegalkan pembayaran pajak dan biaya negara dengan menggunakan Bitcoin (BTC) dan aset kripto lainnya di Ohio, termasuk dalam subdivisi politik lokal.

Dengan pengesahan undang-undang ini, warga Ohio akan dapat menggunakan aset digital seperti Bitcoin untuk memenuhi kewajiban pajak dan pembayaran lainnya di negara bagian.

Antani menegaskan bahwa kripto bukan lagi masa depan semata, melainkan sudah menjadi bagian dari ekonomi global saat ini.

"Kripto adalah masa depan ekonomi abad ke-21, dan kami harus mendorong inovasi serta kebebasan berwirausaha di Ohio," ungkapnya.

Ohio sebenarnya bukan negara bagian yang baru melakukan adopsi kripto. Pada November 2018, negara bagian ini menjadi yang pertama di AS yang menerima Bitcoin untuk pembayaran pajak di bawah kepemimpinan Bendahara Negara Josh Mandel.

Namun, upaya tersebut dihentikan pada 2019 setelah Kejaksaan Agung Ohio memutuskan bahwa Dewan Deposit Negara harus memberikan persetujuan resmi terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Kini, Antani berusaha menghidupkan kembali program tersebut dengan menggiring legislasi yang akan mengesampingkan kegagalan Dewan Deposit dalam memberikan persetujuan.

"Dewan Deposit Negara seharusnya sudah bertindak, tapi karena mereka tidak melakukannya, maka kami akan bertindak lewat jalur legislatif," jelas Antani.

Jika disahkan, undang-undang ini juga akan memungkinkan universitas negeri dan dana pensiun publik untuk berinvestasi dalam kripto, memberikan fleksibilitas lebih besar dalam strategi keuangan mereka.

Kebangkitan Kripto di Pemerintahan AS

Antani bukan satu-satunya yang berusaha membawa kripto ke ranah pemerintahan. Di tingkat federal, anggota Kongres Matt Gaetz baru-baru ini memperkenalkan rancangan undang-undang yang memungkinkan pembayaran pajak federal menggunakan kripto, mencerminkan minat yang semakin besar terhadap penggunaan kripto dalam pembayaran negara.

Meskipun pemerintah federal di bawah administrasi Biden masih menunjukkan sikap hati-hati terhadap kripto, beberapa negara bagian lain telah mencoba untuk memperkenalkan undang-undang serupa.

New Hampshire dan Arizona adalah dua negara bagian yang lebih dulu mencoba memuluskan jalan bagi pembayaran pajak dengan kripto, namun mengalami hambatan regulasi. Ohio sendiri pernah mencobanya pada 2018, namun inisiatif tersebut dibatalkan akibat kekhawatiran regulasi.

Dengan dorongan terbaru dari Antani, Ohio mungkin akan kembali memimpin dalam adopsi kripto di pemerintahan setelah Colorado, yang mulai menerima pembayaran pajak dengan kripto pada tahun 2022 di bawah Gubernur Jared Polis.

Negara bagian Wyoming dan Louisiana juga sedang dalam proses mempertimbangkan undang-undang serupa. Wyoming, yang sudah dikenal dengan kebijakan ramah kriptonya, sedang mempertimbangkan pembayaran pajak penjualan menggunakan kripto, sementara Louisiana berencana untuk mulai menerima kripto untuk layanan negara melalui Departemen Perikanan dan Satwa Liar.

Prospek Baru bagi Ohio dan Kripto

RUU yang diajukan Senator Antani ini menempatkan Ohio di peta negara bagian yang ingin memodernisasi sistem pembayaran pajak mereka dengan mengadopsi teknologi baru. Selain menawarkan cara baru untuk pembayaran pajak, ini juga bisa menjadi daya tarik bagi pelaku usaha dan inovator teknologi untuk berinvestasi di Ohio, yang pada akhirnya bisa memperkuat perekonomian negara bagian tersebut.

Jika berhasil, Ohio akan bergabung dengan sejumlah kecil negara bagian yang memanfaatkan potensi besar kripto di sektor pemerintahan, membuka jalan bagi adopsi lebih luas di tingkat negara bagian maupun federal.