RUU Bitcoin Ditolak, Tapi Arizona Masih Punya Peluang Jadi Negara Bagian Kripto Pertama
Florida keluar dari arena cadangan Bitcoin, tapi Arizona masih punya dua RUU kripto yang bisa disahkan. Simak lanskap legislasi dan potensi arah kebijakan aset digital negara bagian AS.

Kiki • May 6, 2025

Ketika dunia bergerak menuju digitalisasi aset dan narasi "Bitcoin sebagai lindung nilai negara" kian menggema, Amerika Serikat justru kehilangan satu lagi pionir potensialnya. Florida, negara bagian yang sempat berada di garis depan wacana cadangan Bitcoin negara bagian, resmi menarik dua rancangan undang-undang kripto strategis dari meja legislatif.
Kabar ini datang hanya sehari setelah Gubernur Arizona memveto rancangan undang-undang serupa, menjadikan pekan ini sebagai pukulan bertubi-tubi bagi upaya desentralisasi finansial skala negara bagian di AS.
Florida Dari Visioner ke Veto Internal
Dua RUU House Bill 487 dan Senate Bill 550 yang bertujuan untuk mengizinkan investasi publik negara bagian hingga 10% ke dalam Bitcoin, secara resmi ditarik dari proses legislatif pada 3 Mei. Ini berarti, untuk saat ini, impian Florida menjadi pelopor negara bagian dengan cadangan strategis BTC harus dikubur dalam.
Padahal sebelumnya, kedua rancangan ini dinilai progresif dan mendapatkan perhatian dari komunitas kripto nasional, bahkan global. Jika disahkan, Florida akan menjadi negara bagian pertama yang mengintegrasikan Bitcoin ke dalam strategi manajemen dana publiknya, sebuah langkah yang bisa menjadi preseden baru dalam kebijakan fiskal era digital.
Sayangnya, meskipun legislatif negara bagian mengesahkan lebih dari 230 RUU di sesi terakhir mulai dari larangan penggunaan ponsel di sekolah hingga pelestarian taman negara topik Bitcoin tak masuk dalam prioritas.
Arizona Terpeleset Tapi Belum Tumbang
Tak lama sebelum Florida mengundurkan diri, Arizona sempat memimpin pergerakan ini. RUU HB 1025, yang dikenal sebagai Digital Assets Strategic Reserve Bill, telah maju cukup jauh dalam proses legislasi.
RUU ini bertujuan untuk mengizinkan negara menginvestasikan dana sitaan ke Bitcoin dan mengelola cadangan tersebut secara formal.
Namun pada 3 Mei, Gubernur Arizona Katie Hobbs secara mengejutkan memveto RUU tersebut, menyebut Bitcoin sebagai “investasi yang belum teruji”. Keputusan ini memantik kemarahan dari tokoh-tokoh kripto, termasuk Anthony Pompliano, yang menyindir keras keputusan tersebut dengan menyatakan, “Bayangkan politisi yang merasa bisa menentukan arah investasi negara tanpa pemahaman risiko aset digital.”
Namun harapan belum sepenuhnya hilang. Menurut pendiri Satoshi Action Fund, Dennis Porter, Arizona masih memiliki dua peluang lagi melalui HB 2749 yang memanfaatkan dana tak tertagih untuk membiayai cadangan Bitcoin secara netral terhadap anggaran negara dan SB 1373, yang memberi wewenang kepada bendahara negara bagian untuk mengalokasikan hingga 10% dana publik ke aset digital.
Gelombang Gagal di Negara Bagian AS
Florida kini resmi bergabung dengan deretan negara bagian yang gagal meloloskan RUU terkait cadangan Bitcoin, termasuk Wyoming, South Dakota, North Dakota, Pennsylvania, Montana, dan Oklahoma.
Meskipun sebagian dari negara-negara bagian tersebut memiliki reputasi sebagai yurisdiksi ramah kripto, upaya formal untuk mengintegrasikan BTC ke kas negara belum menemukan jalan legal yang kokoh.
Di tengah ketidakpastian regulasi federal dan sikap ragu legislator negara bagian, banyak pengamat menyebut AS sedang mengalami brain drain kripto, di mana inovasi dan adopsi besar-besaran justru terjadi di kawasan seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Amerika Latin.
Lebih dari Sekadar Investasi Ini Soal Arah Strategis Keuangan Negara
Wacana penggunaan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan negara bukanlah soal “trading jangka pendek”, tetapi merupakan simbol dari pergeseran strategi makro. Negara bagian seperti Florida dan Arizona sebenarnya tidak hanya melihat BTC sebagai aset spekulatif, tetapi sebagai alat lindung nilai terhadap inflasi dolar, devaluasi fiskal, dan ketergantungan pada sistem keuangan konvensional.
Kegagalan untuk meresmikan kebijakan tersebut mencerminkan kekhawatiran politis, kurangnya pemahaman teknis, dan tentunya, ketidaksiapan hukum. Namun para pendukung Bitcoin menilai hal ini hanya memperlambat, bukan menghentikan, transformasi besar-besaran yang sedang berlangsung.
Bitcoin, Negara Bagian, dan Perjuangan Menuju Legitimasi
Langkah Florida mundur dari RUU cadangan Bitcoin menandai momen penting dalam narasi adopsi institusional kripto di AS. Jika negara bagian paling progresif pun tak mampu meyakinkan legislatifnya, maka tantangan untuk membawa Bitcoin ke level kebijakan negara semakin nyata.
Namun seperti Arizona, selalu ada peluang baru. Dunia sedang berubah, dan meskipun hukum bergerak lambat, sejarah menunjukkan bahwa teknologi terutama yang mendisrupsi selalu mencari jalannya sendiri.