Trump Teken Perintah Eksekutif Kripto, Larang Pengembangan CBDC

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang dapat membawa dampak besar bagi pengguna kripto dan para pelaku industri.

Dalam pidato yang disiarkan langsung dari Oval Office pada 23 Januari, Trump bersama "AI and Crypto Czar"-nya, David Sacks, menjelaskan langkah-langkah yang dirancang untuk menjadikan AS sebagai pusat global kripto.

Perintah eksekutif ini menetapkan pembentukan kelompok kerja internal yang bertujuan untuk memperkuat posisi Amerika Serikat di industri kripto.

David Sacks, yang memimpin kelompok ini, mengatakan bahwa tugas utama mereka adalah menyusun kerangka regulasi untuk stablecoin, serta mengevaluasi pembentukan dan pemeliharaan cadangan kripto nasional.

Perintah ini juga secara tegas melarang penerbitan dan penggunaan mata uang digital bank sentral (CBDC) di AS, sesuai dengan janji kampanye Trump.

Mencabut Kebijakan Sebelumnya

Trump menggunakan perintah eksekutif ini untuk mencabut kebijakan Maret 2022 yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Joe Biden. Kebijakan tersebut sebelumnya menginstruksikan lembaga pemerintah AS untuk menyusun kerangka regulasi kripto. Namun, Trump tampaknya ingin membawa pendekatan yang lebih pro-industri dengan menghapus kebijakan tersebut.

Kelompok Kerja Kripto

Jika terbentuk, kelompok kerja ini akan melibatkan berbagai pejabat tinggi, termasuk Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), dan anggota kabinet lainnya.

Kelompok ini bertugas memberikan panduan tentang regulasi kripto dan strategi jangka panjang bagi AS.

Langkah ini memperkuat janji Trump kepada komunitas kripto selama kampanye, termasuk larangan pengembangan CBDC oleh lembaga federal. Sebelumnya, ia juga memenuhi janjinya untuk memberikan pengampunan kepada Ross Ulbricht, pendiri Silk Road, yang telah menjalani hukuman penjara lebih dari 11 tahun.

Namun, beberapa janji lainnya, seperti komitmen untuk memastikan seluruh Bitcoin "Made in the USA," belum terealisasi sejak Trump menjabat. Masih belum jelas seberapa besar kekuatan eksekutif presiden dalam menjalankan kebijakan ini, terutama mengingat beberapa perintah eksekutif lainnya telah dibatalkan oleh pengadilan.