Rusia Resmi Legalkan Penambangan Kripto, Kurangi Pengaruh Dolar AS

Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah mengambil langkah signifikan dengan menyetujui undang-undang baru yang bertujuan mengurangi ketergantungan Rusia pada dolar AS dalam perdagangan internasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat kemandirian ekonomi Rusia dan mengurangi pengaruh mata uang asing, khususnya dolar AS, dalam transaksi global.

Undang-undang ini, yang akan mulai berlaku pada November 2024, membuka jalan bagi perusahaan pertambangan kripto yang telah disetujui untuk mendaftar dalam basis data yang dikelola negara. Dengan adanya aturan ini, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menambang mata uang digital secara legal di bawah pengawasan ketat pemerintah. Di sisi lain, penambang individu berskala kecil masih diizinkan untuk menambang kripto tanpa perlu registrasi resmi, asalkan konsumsi energi mereka tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan.

Pengaturan industri pertambangan kripto yang baru dilegalkan ini akan diawasi oleh Bank Sentral Rusia, Kementerian Keuangan, serta sejumlah menteri terpilih dari pemerintah Rusia. Mereka akan bekerja sama untuk menetapkan peraturan yang lebih rinci dalam beberapa bulan mendatang. Selain itu, undang-undang ini juga memperkenalkan larangan terhadap iklan besar-besaran terkait mata uang kripto di dalam negeri, sebagai upaya untuk mengendalikan dampaknya di masyarakat.

Langkah Rusia ini juga sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh negara-negara BRICS—Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan—untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional. Pada KTT BRICS ke-11 yang diadakan pada tahun 2019, gagasan untuk menciptakan mata uang digital alternatif pertama kali diperkenalkan. Namun, meskipun ide ini menarik perhatian luas, tantangan besar tetap ada, termasuk perbedaan pandangan di antara anggota utama BRICS mengenai cara kerja mata uang yang bersatu.

Di tahun 2023, Rusia semakin fokus pada pengembangan mata uang terpadu BRICS, dengan Wakil Ketua Duma Negara, Alexander Babakov, menyatakan bahwa negara-negara utama dalam blok ekonomi ini sedang bekerja keras untuk menciptakan mata uang baru yang akan digunakan dalam penyelesaian perdagangan internasional. Tidak lama setelah pernyataan tersebut, Bank Sentral Rusia dan pemerintah Rusia mengumumkan rencana untuk membentuk lembaga khusus yang akan menggunakan aset digital sebagai metode pembayaran lintas negara.

Meskipun demikian, ambisi BRICS ini tidak lepas dari kritik. Makroekonom Lyn Alden menyuarakan keraguannya bahwa mata uang BRICS yang didukung emas akan mampu menggantikan dominasi dolar AS. Ia menyoroti masalah klasik dengan mata uang kertas yang didukung emas, di mana jumlah kertas yang beredar sering kali jauh melebihi cadangan emas yang sebenarnya. Hal ini, menurut Alden, dapat menyebabkan pelemahan mata uang dan akhirnya keruntuhan.