Dual Governance

Apa Itu Dual Governance?

Dual governance adalah sistem pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak terpisah dalam organisasi otonom terdesentralisasi (DAO). Dalam sistem ini, dua entitas berbeda berbagi kekuasaan dan tanggung jawab yang setara dalam pengelolaan organisasi, namun masing-masing memiliki peran dan keahlian yang berbeda.

Sebagai contoh, dapat melibatkan pemegang token tata kelola dan pemegang token likuiditas pool. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, mereka bersama-sama dapat membuat keputusan yang menguntungkan komunitas secara keseluruhan.

Pemegang token tata kelola biasanya fokus pada stabilitas dan pertumbuhan protokol, sedangkan pemegang token likuiditas pool lebih memperhatikan kinerja pool tersebut. Namun, tujuan akhir dari protokol adalah kesuksesan jangka panjang, yang menjadi kepentingan bersama kedua pihak ini.

Dengan demikian, sistem dual governance memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada satu kelompok pemegang token, tetapi juga pada keduanya.

Apa yang Diperlukan untuk Dual Governance?

Meskipun konsepnya sederhana, dual governance menghadapi tantangan seperti konflik kepentingan dan risiko dalam tata kelola. Dua persyaratan utama penting untuk mendukung model ini dan menghindari kebuntuan dalam tata kelola.

Persyaratan utama adalah memberikan kekuasaan veto kepada penyedia likuiditas atas proposal tata kelola. Namun, hak veto ini hanya berlaku dalam situasi keputusan tata kelola yang signifikan yang mempengaruhi kesepakatan antara protokol dan penyedia likuiditas atau yang bertentangan dengan kepentingan mereka.

Ini bertujuan untuk mengatasi konflik dengan memblokir keputusan yang tidak diinginkan, memungkinkan penyedia likuiditas bernegosiasi dengan pihak tata kelola, dan jika perlu, keluar dari protokol.

Persyaratan lainnya adalah bahwa mekanisme ini harus mencegah serangan murah terhadap tata kelola. Setiap serangan harus menimbulkan biaya material yang cukup besar. Mekanisme juga harus mempertimbangkan bahwa kerja sama antara pemegang token likuiditas lebih rumit dan lambat dibandingkan antara anggota tata kelola. Ini bisa didefinisikan dalam tiga asumsi:

Contoh penerapan dual governance adalah LDO dan stETH untuk Lido. Pemegang LDO akan terus memberikan suara dan mengeksekusi keputusan seperti sebelumnya, menggunakan token tata kelola LDO.

Namun, sekarang, quorum pemegang stETH dapat menggunakan hak veto pada pemungutan suara jika diperlukan, memungkinkan peserta aktif stETH ikut terlibat dalam tata kelola meskipun mereka tidak memegang token tata kelola.

Mengapa Dual Governance Diperlukan?

Dual governance penting untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang komprehensif dan terdesentralisasi, mengurangi kekuasaan dari satu entitas tunggal. Ini mengurangi risiko sentralisasi dan memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan, seperti pemegang token, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Sistem ini juga memberikan suara kolektif kepada komunitas, memungkinkan mereka memblokir keputusan kontroversial, dan melindungi mereka yang memiliki kepentingan finansial dalam protokol.

Dalam protokol DeFi, desentralisasi yang sejati adalah tujuan akhir. Sistem dual governance merupakan langkah penting menuju pencapaian tujuan ini. Dengan membagi kekuasaan pengambilan keputusan antara dua pihak, pemangku kepentingan proyek dapat memastikan bahwa kepentingan mereka diutamakan dalam keputusan akhir.

Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi memungkinkan keterlibatan komunitas yang lebih luas dan menjaga keamanan serta efisiensi jaringan. Dual governance menghilangkan kekuasaan terpusat, sehingga mengurangi kemungkinan keputusan yang hanya menguntungkan individu atau kelompok kecil dalam komunitas.

Apa Saja Kelemahan dari Dual Governance?

Desentralisasi juga memiliki kelemahan. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan kepentingan dua badan pengatur yang berbeda bisa sangat menantang. Menemukan keseimbangan antara pengambilan keputusan yang efisien dan menjaga desentralisasi yang sejati tidak selalu mudah, yang dapat menyebabkan penundaan keputusan dan berdampak pada keseluruhan operasi protokol.

Mencapai konsensus dalam sistem dual governance tidak selalu semudah yang diharapkan dalam teori.

Apa Manfaat dari Dual Governance?

Dual governance memiliki potensi untuk menyeimbangkan proses pengambilan keputusan. Kedua belah pihak dapat memberikan pendapat mereka dan mencapai keputusan yang saling menguntungkan.

Secara keseluruhan, ini memastikan representasi yang adil dari kedua kelompok pemangku kepentingan. Hal ini dapat membantu menghindari konflik kepentingan dan memastikan protokol beroperasi dengan efisien dan efektif.

Dengan komunikasi dan kolaborasi yang jelas antara kedua pihak, pencapaian keseimbangan ini akan lebih mudah. Dual governance dapat meningkatkan kepercayaan terhadap protokol dan mendukung keberlanjutan jangka panjangnya.

Bagaimana Dual Governance Dapat Menguntungkan DeFi?

Untuk protokol dengan struktur tata kelola DAO, dual governance bertujuan menyelaraskan kepentingan strategis dan ekonomi pengguna protokol dengan kepentingan pemegang token likuiditas.

Dual governance berpotensi merevolusi struktur tata kelola protokol DeFi secara keseluruhan. Ini menyediakan solusi untuk menghindari risiko sentralisasi, menciptakan hubungan dinamis dan inklusif antara pihak-pihak pengambil keputusan, dan akhirnya menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih demokratis yang bermanfaat bagi seluruh ekosistem tempat protokol beroperasi.

Sekarang kamu bisa Download aplikasi Nanovest di Appstore atau Playstore dan mulai berinvestasi hanya dengan Rp5.000! Dengan Nanovest, kamu dapat berinvestasi emas, saham AS dan kripto serta menikmati banyak fitur menarik lainnya.

Ada lebih dari 2000 opsi aset saham AS dan kripto. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan portofolio dan menguntungkan. Mulailah perjalanan investasi dengan Nanovest! #AmanSamaNano