Inggris Janjikan Regulasi Kripto Komprehensif pada Awal 2025

Pemerintah Inggris telah menjanjikan kerangka regulasi menyeluruh untuk aset kripto akan siap pada awal tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan oleh Tulip Siddiq, Menteri Ekonomi di Departemen Keuangan Inggris, pada acara Tokenisation Summit yang diadakan di London pada 21 November. Langkah ini diambil setelah pergantian pemerintahan dari Partai Konservatif ke Partai Buruh di bawah Perdana Menteri Keir Starmer pada Juli 2024.

Regulasi untuk Stablecoin, Staking, dan Kripto

Menurut Siddiq, kerangka regulasi akan mencakup semua aspek penting dari ekosistem kripto, termasuk stablecoin, layanan staking, dan aset kripto secara keseluruhan.

"Melakukan semuanya dalam satu fase adalah langkah yang lebih sederhana dan logis," ujar Siddiq.

Siddiq juga menyoroti bahwa stablecoin tidak cocok untuk regulasi pembayaran konvensional, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih spesifik. Diskusi tentang stablecoin telah dimulai sejak Oktober 2023, tetapi undang-undangnya diperkirakan baru akan selesai pada 2025.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah regulasi layanan staking. Pemerintah Inggris berniat menghapus ketidakpastian hukum terkait staking yang sebelumnya hampir dikategorikan sebagai “skema investasi kolektif.” Jika disahkan, layanan staking dapat terhindar dari pembatasan ketat yang sering kali memberatkan.

Inggris sebelumnya bercita-cita menjadi pusat inovasi kripto global di bawah pemerintahan Rishi Sunak, tetapi hambatan regulasi membuat negara ini dianggap sebagai lingkungan yang menantang bagi industri kripto. Sebaliknya, Uni Eropa dengan regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) yang akan berlaku penuh pada akhir tahun ini, telah menarik lebih banyak perusahaan kripto.

Selain itu, dengan pemerintahan Trump di AS yang dianggap pro-kripto, daya tarik Inggris bagi industri kripto global semakin meredup. Pemerintahan Starmer kini dihadapkan pada tantangan untuk mengembalikan kepercayaan komunitas kripto global, terutama dengan menjanjikan kejelasan dan fleksibilitas dalam regulasi.

Siddiq menegaskan, “Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi.” Namun, sejauh ini, upaya regulasi Partai Buruh baru terbatas pada undang-undang September lalu yang mengklarifikasi status hukum NFT, mata uang kripto, dan kredit karbon sebagai properti.

Peluang dan Tantangan

Dengan Uni Eropa yang memimpin di kawasan dengan regulasi MiCA dan AS yang juga agresif dalam inovasi blockchain, Inggris perlu bergerak cepat untuk mempertahankan relevansinya di sektor kripto global. Regulasi yang dijanjikan pada awal 2025 menjadi ujian bagi pemerintahan Starmer untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam mendukung industri bernilai miliaran dolar ini.