Investasi Kripto Korporat di Korea Selatan Semakin Dekat Dengan Persetujuan

Regulator Korea Selatan Dorong Investasi Kripto oleh Perusahaan Institusi

Otoritas di Korea Selatan sedang mempercepat langkah untuk membuka peluang investasi kripto bagi investor institusi, sebagaimana diberitakan oleh media lokal.

Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC) telah mengumumkan rencana bertahap untuk memperkenalkan investasi korporasi di aset digital dengan memungkinkan perusahaan memiliki akun perdagangan atas nama mereka sendiri. Informasi ini diungkapkan oleh agensi berita Yonhap pada 8 Januari.

Langkah ini sejalan dengan rencana kerja FSC tahun 2025 yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendorong percepatan inovasi.

Walaupun secara hukum tidak ada larangan bagi perusahaan untuk memiliki akun atas nama sendiri, selama ini bank lokal cenderung tidak mengeluarkan akun tersebut karena mendapat arahan informal dari regulator.

Ketidakjelasan Jadwal dan Kontroversi Sebelumnya

Berdasarkan laporan Yonhap, FSC sedang mempertimbangkan langkah bertahap untuk mengizinkan investasi kripto oleh perusahaan melalui diskusi bersama Komite Aset Virtual, yang pertama kali bertemu pada November 2024.

Namun, laporan lain menyebutkan belum ada jadwal pasti untuk membahas inisiatif ini lebih lanjut.

“Ada banyak isu yang sedang terjadi di pasar, sehingga kami masih mengatur waktu pertemuan komite serta topik yang akan dibahas. Oleh karena itu, belum bisa dipastikan kapan dan apa saja isi diskusi tersebut,” ungkap seorang narasumber dari divisi kripto FSC.

Penyelarasan Regulasi dengan Standar Internasional

Selain membahas kemungkinan penerbitan akun kripto korporasi, Sekretaris Jenderal FSC, Kwon Dae-young, juga menekankan pentingnya menyelaraskan regulasi kripto di Korea Selatan dengan standar global.

“Kami perlu mengkaji standar listing, regulasi stablecoin, serta aturan operasional bagi bursa aset virtual,” kata Kwon. Ia juga menambahkan, “Kami akan berupaya menyelaraskan regulasi aset virtual dengan standar internasional.”

Berita ini muncul di tengah ketegangan politik di Korea Selatan setelah Presiden Yoon Suk Yeol sempat memberlakukan darurat militer pada Desember 2024. Pada 8 Januari, pengacara Yoon mengecam upaya penahanan terhadap mantan presiden tersebut terkait tindakan darurat militer, sementara pemimpin sementara negara memperingatkan potensi bentrokan antara aparat keamanan dan pihak keamanan presiden.