Dorong Investasi Kripto, Hong Kong Siapkan Kebijakan Lisensi dan Pajak Baru

Hong Kong semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi kripto di Asia dengan sejumlah langkah progresif. Otoritas keuangan Hong Kong, melalui Financial Secretary Paul Chan, mengumumkan rencana untuk menerbitkan lebih banyak lisensi bagi penyedia layanan aset virtual (Virtual Asset Service Providers atau VASP) sebelum akhir tahun 2024. Langkah ini menunjukkan komitmen Hong Kong untuk memantapkan aturan di sektor kripto sambil memberikan ruang yang lebih kondusif bagi pertumbuhannya.

Dorongan Baru Lisensi untuk Pertumbuhan Kripto yang Terkontrol

Saat menyampaikan pengumuman ini dalam ajang Hong Kong FinTech Week, Chan menegaskan bahwa Komisi Sekuritas dan Berjangka (Securities and Futures Commission atau SFC) sedang memproses permohonan lisensi dari berbagai platform kripto yang memenuhi standar hukum dan peraturan yang ketat. Sejauh ini, SFC telah mengeluarkan tiga lisensi kepada platform OSL Exchange, Hashkey Exchange, dan HKVAX, yang kini dapat beroperasi secara legal.

“Kami telah mengeluarkan tiga lisensi sejauh ini. Sementara itu, SFC tengah menilai kepatuhan hukum dan peraturan dari para penyedia layanan yang berpotensi memenuhi syarat. Kami memperkirakan lebih banyak lisensi akan diterbitkan dalam beberapa bulan mendatang,” jelas Chan.

Lisensi ini bukan hanya upaya meningkatkan daya tarik Hong Kong sebagai hub kripto, tetapi juga langkah untuk menjaga kestabilan pasar yang aman bagi investor. Selain lisensi, Hong Kong berencana menerapkan regulasi yang lebih spesifik untuk berbagai aspek lain, seperti stablecoin dan perdagangan Over-the-Counter (OTC). Melalui pendekatan regulasi ini, Hong Kong memberikan kepastian bagi investor dan mendukung ekosistem kripto yang berkelanjutan.

Pada awal tahun 2024, Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) meluncurkan sandbox untuk penerbit stablecoin. Platform sandbox ini memungkinkan para pengembang untuk menguji protokol stablecoin mereka sambil menjalin komunikasi langsung dengan regulator terkait persyaratan peraturan. Regulator pun mempersiapkan undang-undang stablecoin yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Tidak hanya itu, Hong Kong juga aktif merespons tren kecerdasan buatan (AI) dengan menerapkan standar baru dalam layanan keuangan. Chan mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera mengeluarkan pernyataan kebijakan terkait AI, mencakup isu-isu kritis seperti keamanan siber, privasi data, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan dampaknya terhadap tenaga kerja serta etika. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi AI di sektor keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Insentif Pajak: Langkah Baru untuk Menarik Investasi Kripto

Selain fokus pada regulasi, Hong Kong juga menyusun insentif pajak bagi investor kripto. Christopher Hui, Sekretaris Jasa Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan perluasan keringanan pajak yang sebelumnya hanya berlaku bagi dana investasi tradisional dan kantor keluarga (family office), agar mencakup juga investasi kripto.

Menurut Hui, insentif pajak ini diharapkan bisa diterapkan pada akhir tahun, sebagai langkah untuk menarik investasi kripto lebih banyak ke Hong Kong dan mempercepat pertumbuhan sektor ini. Dalam perspektif pasar global, kebijakan insentif ini menjadikan Hong Kong lebih kompetitif dibandingkan wilayah lain yang sudah lebih dahulu membuka diri terhadap investasi kripto seperti Singapura dan Uni Emirat Arab.

Langkah-langkah ini memperlihatkan betapa seriusnya Hong Kong dalam membangun ekosistem yang solid dan menarik bagi investor kripto di seluruh dunia. Dari lisensi VASP yang akan menambah lapisan keamanan pasar hingga insentif pajak, Hong Kong memperlihatkan pendekatan komprehensif yang bertujuan mendukung perkembangan pesat industri kripto, namun tetap berada dalam kendali regulasi.