Telegram Akan Melakukan Perubahan Kebijakan

Telegram yang telah lama dikenal karena kebijakan privasinya yang ketat, kini akan memberikan IP addresses dan nomor telepon pengguna kepada Pihak Berwenang sebagai tanggapan terhadap permintaan hukum. Berdasarkan laporan dari Bloomberg News, pada 23 September.

Menurut laporan, CEO Pavel Durov mengumumkan perubahan pada syarat dan ketentuan platform.

Langkah ini merupakan perubahan besar bagi platform pesan tersebut, yang telah dikritik oleh pihak berwenang karena diduga tidak responsif terhadap permintaan informasi pengguna, terutama dalam penyelidikan kriminal.

Seiring dengan pembaruan kebijakan, Telegram meluncurkan alat moderasi baru, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan human moderators, untuk membantu mengidentifikasi dan menghapus konten yang tidak pantas dari platform.

Durov juga mendorong pengguna untuk melaporkan konten ilegal atau berbahaya agar dapat segera ditangani.

Meskipun ada perubahan ini, pengguna Telegram masih memiliki akses ke berbagai fitur privasi, seperti enkripsi end-to-end, pesan yang menghilang, dan kemampuan untuk menggunakan platform tanpa kartu SIM.

Perusahaan terus menekankan bahwa hingga saat ini, tidak ada pesan pengguna yang telah diungkapkan kepada pihak ketiga, termasuk otoritas Pemerintah.

Dampak potensial dari pendekatan baru ini terhadap popularitas platform, terutama di kalangan mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal, tetap tidak pasti.

Masalah Hukum Durov

Pengumuman Durov datang saat ia menghadapi masalah hukum sendiri setelah otoritas Prancis menangkapnya pada akhir Agustus sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung yang melibatkan 12 tuduhan kriminal, termasuk dugaan perdagangan narkoba, eksploitasi anak, dan pencucian uang.

Dia dibebaskan setelah 96 jam dalam tahanan, yang merupakan periode maksimum yang diizinkan menurut hukum Prancis, dan ditempatkan di bawah pengawasan yudisial.

Sebagai bagian dari syarat-syaratnya, Durov diharuskan untuk membayar jaminan sebesar €6 juta, tetap berada di Prancis, dan melapor ke polisi dua kali seminggu.

Durov telah membantah tuduhan tersebut, dan Telegram tetap berpegang pada pendapat bahwa mereka mematuhi hukum Eropa, termasuk Undang-Undang Layanan Digital.

Perusahaan juga menekankan bahwa moderasi platform semakin baik, meskipun telah menghadapi kritik karena diduga membiarkan aktivitas kriminal di platformnya.

Penangkapan tersebut memicu reaksi dari berbagai pemimpin politik dan industri teknologi, dengan beberapa berspekulasi bahwa itu adalah serangan yang bermotivasi politik terhadap Durov dan Telegram.

Namun, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak adanya motif politik di balik penangkapan tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung.